Yatimu, Berawal dari Madin Berkembang Menjadi Madrasah Ibtida'iyah (Bag. 2)

Mamuba.sch.id. Sekitar tahun 1958, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan kesempatan pada pendidikan agama untuk membuka program Madrasah Wajib Belajar (MWB). Kesempatan itu tidak dilewatkan para pengurus madrasah diniyah.

Beberapa pengurus - untuk menyebut beberapa nama seperti mbah Marwan, Nasuha, Sofwan, Mahfud, Nur Hamid, Jahuri, Sujud, dan mbah Nursjid – berupaya untuk menjadikan madrasah formal. Pada waktu, mbah Marwan sebagai pengurus madrasah berkonsultasi dengan Kiai Fauzan terkait dengan upaya peningkatan status lembaga. Kiai Fauzan merupakan salah seorang tokoh yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan tingkat Madrasah Ibtidaiyah di Bangsri. Atas saran dan dukungan yang diberikan pada tahun itu status lembaga ditingkatkan menjadi madrasah ibtidaiyah (MI).

baca juga: Yatimu, Pengelola Pendidikan Formal Tertua di Banjaragung (bag. 1)

Tidak berselang lama, pada 1965 Haji Zubaidi - ayah dari K.H. Afif - mewakafkan sebidang tanah seluas 160 meter persegi di sebelah barat rumahnya, sekarang tepatnya di sebelah barat Pesantren Darul Musyawaroh. Jargon anti-komunisme turut mewarnai semangat masyarakat dalam membesarkan Islam di Banjaran utara (baca: Banjaragung) melalui lembaga pendidikan. Hasilnya, atas kerjasama seluruh elemen masyarakat dapat berdiri gedung berdinding bata sebanyak enam lokal. Perkembangan juga tampak dari jumlah pengajar sebanyak 12 guru di tahun 1965 sampai 1967. Lulusan pesantren masih mendominasi sebagai pengajar di MI MU. Yang menarik, dari pengajar yang mengabdi tidak terbatas pada Desa Banjaran, tetapi juga ada guru yang beralamat di Wedelan, Kedunglepar, dan bahkan Mayong.

Gedung MI MU Klumo setelah renovasi beberapa kali (dok.ist)

Situasi tahun 1970-an relatif stabil semakin membuka kesadaran masyarakat Dukuh Klumo dan Sidomulyo. Donatur atau sumbangan dari masyarakat mengalir. Sebuah kantor dan satu lokal ditambahkan pada tahun itu juga. Sampai di tahun 1972, pengajar di MI MU 16 guru. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berasal dari Banjaran. Hanya ada satu guru yang berasal dari Desa Srikandang. Lulusan pesantren tidak lagi mendominasi - hanya lima guru. Selebihnya adalah lulusan Madrasah Aliyah.

baca juga: Terbaru. Inilah Link Juknis Lomba Mapel 2022

Disahkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri - Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri -  pada 1975 menjadikan madrasah semakin maju. Keputusan tersebut merupakan tonggak penting bagi perkembangan pendidikan agama atau madrasah. Secara garis besar keputusan membuka kesempatan bagi perkembangan madrasah. Salah satu dari sekian banyak hal penting adalah lulusan madrasah dapat melanjutkan pendidikan di tingkat lanjut atau negeri.  

Dampak dari kebijakan pemerintah berdampak bagi masyarakat di bawah, terutama di pedesaan. Lambat laun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan meningkatkan jumlah anak yang bersekolah. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki, mengharuskan para pengurus membuat kebijakan sekolah dua sesi: pagi dan sore. Kondisi tersebut terus berlangsung sampai akhir tahun 2000-an awal. Bersambung….